Hamdhani : Idul Adha Momentum Perealisasian Makna Berkurban

Hamdhani : Idul Adha Momentum Perealisasian Makna Berkurban

Sejak 15 abad lalu, kedua perintah Haji dan Qurban adalah ruang bagi manusia untuk memperbaiki diri. Baik menata kembali kualitas hubungan dengan Allah SWT, maupun dengan sesama makhluk.

Hal demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, Hamdhani saat menjadi khotib di Mesjid Al Falah Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (01/09).

Haji, menurut Politisi NasDem ini, menyimpan semangat untuk berpasrah dan bermenung guna menyucikan diri dari dosa dan kembali ke Tanah Air dengan pribadi yang lebih baik. Sementara kurban, tiada lain adalah simbol kepedulian kepada sesama manusia sebagaimana amanat Islam. Tidak ada ibadah yang diterima Penguasa Langit, jika melupakan ibadah sosial kepada sesama makhluk di bumi.

“Kejayaan Islam dibangun di atas prinsip menebar rahmat kepada seluruh alam. Begitu juga, perjuangan ulama dahulu dalam mendukung kemerdekaan Indonesia tak lain bertumpu pada kecintaannya terhadap negara sebagai medan untuk beribadah,” kata Hamdhani.

Pada kesempatan tersebut, Hamdhani mengajak masyarakat untuk tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Ibadah kurban menuntut seorang Muslim untuk menyisihkan sebagian dari apa yang dimiliki. Bukan sekadar bermakna mengorbankan uang untuk membeli hewan atau yang telah dikeluarkan sebagai ongkos naik haji. Akan tetapi, berkorban bisa juga melalui niat, gagasan, serta tekad untuk membangun negara, juga mewujudkan perdamaian dunia sebagai mana ajaran utama agama Islam.

“Mari kita korbankan kepentingan kita, ego kita, nafsu pribadi kita, dengan mengasihi dan menyayangi antarsesama kelompok dan masyarakat, demi kejayaan Islam dan persatuan Indonesia,” pungkas Hamdhani.(*)

Nasdem: Target Kami Menang dan Dukung Jokowi

Nasdem: Target Kami Menang dan Dukung Jokowi

Menjelang batas akhir pendaftaran partai politik untuk Pemilu 2019, Partai Nasdem bersama rombongan yang dipimpin Sekretaris Jenderal Johny G. Plate mendatangi kantor pusat KPU, Jumat (13/10). Rombongan membawa 39 boks kontainer plastik berisikan dokumen persyaratan yang dibutuhkan oleh KPU.

Memasuki gedung, Johny beserta rombongan diterima oleh Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Hasyim Asyari.

Sekjen Johny G. Plate mengatakan, ada dua target besar yang ingin dicapai oleh Partai Nasdem. “Menjadi pemenang dan mendukung Presiden Joko Widodo sebagai presiden dalam periode berikutnya,” tegasnya.

Di tengah-tengah rombongan juga tampak beberapa orang penting seperti Plt Sekjen Nasdem Nining Indra Saleh, Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem Kurtubi, Hamdani, Supiadin, Zulfan Libdan, Bestari Barua, Efendi Khairi, dan Hayono Isman.

Hingga saat ini, Partai Nasdem menjadi peserta kelima setelah Partai Perindo, PSI, PDIP, dan Partai Hanura. Setelah Partai Nasdem melakukan pendaftaran, rombongan dari Partai Berkarya tampak datang memasuki gedung KPU untuk menjadi pendaftar selanjutnya.

 

SUMBER : KONTAN.CO.ID

Kalteng Kerja Sama dengan Notherm Territory of Australia

Kalteng Kerja Sama dengan Notherm Territory of Australia

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) telah melakukan kerjasama dengan Notherm Territory of Australia, Rabu (11/10) di Ritz Carlton hotel Jakarta. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak dalam bidang ekonomi, perdagangan, pertanian, pendidikan, pertukaran pelajar, pariwisata, olahraga, pelatihan teknis di bidang kelautan dan pelatihan penanganan pengembangan sapi.

Dalam kesempatan itu, dilakukan penandatanganan kesepakatan Letter of Intent (LoI) antara pemerintah provinsi Kalteng yang dilakukan oleh Anggota DPR RI dari Kalteng, Hamdani dengan Gubernur Notherm Territory of Australia, Michael Patrick Francis Gunner.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hotikultura dan Peternakan melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan, Drh Chandra Rahmawan mengatakan, pihaknya melakukan kerjasama di bidang pelatihan dan pengembangan sapi. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Tanamaan Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Ir Sutrisno dan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Drh Chandra Rahmawan.

Menurutnya, dari kerjasama ini, pihaknya akan meminta bantuan dengan Australia terkait dengan pengembangan rens atau sarana prasarana dan membantu melatih petani dalam mengembangkan sapi. Sehingga menurut dia nanti akan dapat meningkatkan populasi sapi di Kalteng.

“Kita Inginnya Australia membantu dalam pengembangan rens atau infrastruktur peternakan sapi. Selain itu juga, kita minta support semuanya dari Australia dalam mengembangkan sapi di Kalteng. Kita melihat mereka sejauh ini telah berhasil dalam mengembangkan sapi di sana dan juga berpengalaman. Selain itu, kita juga melihat apakah nanti mereka hanya membantu rens, bibit dan lainya, ataukah bisa juga mereka berinvestasi di sini,” ungkap Chandra saat diwawancarai di ruang kerja nya, Selasa (17/10).

Selain itu, dia juga menambahkan, terkait dengan kelanjutan LOI yang telah disepakati. Untuk kelanjutan,  dalam waktu dekat pihaknya akan mengadakan pertemuan kembali dengan pemerintah Notherm Territory of Australia untuk memperjelas kerjasama sehingga akan menghasilkan kesepakatan yang akan dituangkan dalam Memorandum Of Understanding  (MoU).

“Setelah kesepakatan yang ada di dalam LOI, kelanjutannya akan ada pertemuan lagi untuk mempertajam kesepakatan yang akan menghasilkan MoU nantinya agar dapat melaksanakan kerjasama ini secepatnya,” jelasnya. (*kia/k/bud/iha)

 

SUMBER : PROKAL.CO

Alasan Diprioritaskannya RUU Perkelapasawitan oleh DPR RI

Alasan Diprioritaskannya RUU Perkelapasawitan oleh DPR RI

Badan Legislasi DPR RI memprioritaskan RUU Perkelapasawitan sebagai RUU Prioritas 2018. Baleg DPR RIpro aktif membahas RUU Perkelapasawitan. Pembahasan terakhir RUU ini di Baleg sudah dalam tahap harmonisasi.

Anggota Baleg DPR RI Hamdhani dari Partai Nasdem dapil Kalaimantan Tengah, mengatakan ada beberapa alasan utama pentingnya RUU Perkelapasawitan ini, yakni di bidang sosial ekonomi, ingin memastikan kesejahteraan petani.

Karena dalam RUU ini memprioritaskan PMDN. Sehingga ada serangkaian, insentif agar kelapa sawit menjadi maju;  meningkatkan profesionalitas seluruh sektor di kelapa sawit, dari hulu hingga hilir; dan di bidang Hukum, agar RUU Perkelapasawitan ini jadi jalan keluar terhadap carut marutnya perizinan.

Perkebunan kelapa sawit, di satu sisi memiliki manfaat secara nasional, misalnya sebagai komoditas paling produktif diantara komoditas lain, menyerap banyak tenaga kerja, serta menjadi komoditas andalan nasional.

Namun, di lain hal, perkebunan kelapa sawit kerap memberikan dampak buruk secara sosial atau lingkungan, ujar Hamdhani saat di Palangkaraya, Rabu (20/9/2017).

Hamdhani juga tidak setuju jika RUU ini dinilai overlaping dengan UU Perkebunan. Karena UU Perkebunan itu mengatur 127 komoditi. Sementara itu, UU ini mengatur khusus tentang kelapa sawit.

“Untuk menyelesaikan perkelapasawitan perlu sebuah UU yang sifatnya lex specialis. Karena sawit itu sudah memberikan kontribusi terhadap negara berupa devisa yang jumlahnya Rp 300 triliun per tahun atau sudah di atas penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi,” katanya.

Selain itu, sawit itu juga terbukti bisa mengatasi kesenjangan ekonomi masyarakat di Pulau Jawa dan luar Jawa.

Di sisi lain ada juga persoalan petani dan masyarakat adat yang perlu ditata ulang dan diatur karena banyaknya lahan milik masyarakat yang dihutankan kembali oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Provinsi Kalimantan Tengah ini.

“Selain banyak permasalahan lahan milik petani di Kalteng statusnya belum jelas. Di sisi lain, yang namanya sawit ini dihadapkan pada kompetitor Malaysia yang sudah punya UU yang lebih rijid, sedangkan pasar CPO dunia itu yang menguasai Indonesia. Kalau kita tidak segera bikin regulasi, maka tak menutup kemungkinan kita akan digeser Malaysia sehingga potensi penerimaan negara akan mengalami penurunan,” kata Hamdhani, yang juga Anggota Komisi IV DPR ini.

Selain itu, UU ini akan mengatur hulu-hilir perkelapasawitan nasional. “Termasuk pemerintah itu harus punya grand startegy atau roadmap sawit nasional,” pungkasnya.

 

SUMBER : TRIBUNNEWS.COM

Hadapi Lonjakan Harga, Anggota Dewan Desak Pemerintah Gelar Operasi Pasar

Hadapi Lonjakan Harga, Anggota Dewan Desak Pemerintah Gelar Operasi Pasar

Persoalan kenaikan harga kebutuhan pokok jelang bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri seolah menjadi tradisi yang selalu terjadi setiap tahun.

Penyebab fluktuasi harga bahan pangan yang terjadi jelang bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, tidak hanya bersumber pada supply dan  demand saja, melainkan banyak aspek.

Persoalan distribusi seperti rantai pemasaran yang panjang, peran tengkulak, tata niaga yang buruk, dan banyak faktor lainnya menjadi kendala yang belum terselesaikan.

Melihat kompleksnya persoalan yang kerap terjadi itu, Anggota Komisi IV DPR RI Hamdhani mengatakan bahwa tradisi kenaikan harga kebutuhan pangan pokok jelang lebaran di Indonesia, dilihat dari sisi hukum ekonomi, yakni dimana semakin banyak permintaan terhadap suatu barang maka pasti berdampak pada harga mengalami kenaikan.

“Pada tahun ini yang kami lihat di pasaran, harga-harga yang naik itu terjadi pada komoditas bawang putih, daging, ayam potong, serta beberapa hasil produksi tanaman holtikultura. Ini menandakan bahwa setiap menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, kenaikan harga itu seperti sudah menjadi kebiasaan. Oleh karena itulah, kita mendesak kepada pemerintah supaya melakukan operasi pasar seperti yang pernah dilakukan  Bulog pada masa sebelumnya, sebagai salah satu langkah antisipasi dalam menghadapi lonjakan harga pangan saat Ramadhan dan Idul Fitri,” katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (23/5/2017).

Politisi F-Nasdem itu juga menyatakan, saat ini masih banyak impor komoditas pangan yang dilakukan pemerintah seperti daging dan sebagainya.

Oleh karena itu kedepannya harus juga disiasati dalam hal untuk mengatasi adanya spekulan-spekulan yang bermain di bidang komoditas pangan.

“Kami akan melakukan pengawasan terhadap pergerakan harga kebutuhan pangan pokok tersebut dengan melihat langsung ke lapangan,” tegasnya. (Pemberitaan DPR RI)

We’re the people who don’t just support progressive change

We’re the people who don’t just support progressive change

Dramatically cultivate viral paradigms after team building e-services. Energistically network worldwide systems after highly efficient innovation. Collaboratively orchestrate synergistic methodologies with alternative solutions. Synergistically brand cross-media manufactured products vis-a-vis cross-platform core competencies. Proactively reinvent high standards in deliverables whereas multimedia based action items. Read More