Nasdem: Target Kami Menang dan Dukung Jokowi

Nasdem: Target Kami Menang dan Dukung Jokowi

Menjelang batas akhir pendaftaran partai politik untuk Pemilu 2019, Partai Nasdem bersama rombongan yang dipimpin Sekretaris Jenderal Johny G. Plate mendatangi kantor pusat KPU, Jumat (13/10). Rombongan membawa 39 boks kontainer plastik berisikan dokumen persyaratan yang dibutuhkan oleh KPU.

Memasuki gedung, Johny beserta rombongan diterima oleh Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Hasyim Asyari.

Sekjen Johny G. Plate mengatakan, ada dua target besar yang ingin dicapai oleh Partai Nasdem. “Menjadi pemenang dan mendukung Presiden Joko Widodo sebagai presiden dalam periode berikutnya,” tegasnya.

Di tengah-tengah rombongan juga tampak beberapa orang penting seperti Plt Sekjen Nasdem Nining Indra Saleh, Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem Kurtubi, Hamdani, Supiadin, Zulfan Libdan, Bestari Barua, Efendi Khairi, dan Hayono Isman.

Hingga saat ini, Partai Nasdem menjadi peserta kelima setelah Partai Perindo, PSI, PDIP, dan Partai Hanura. Setelah Partai Nasdem melakukan pendaftaran, rombongan dari Partai Berkarya tampak datang memasuki gedung KPU untuk menjadi pendaftar selanjutnya.

 

SUMBER : KONTAN.CO.ID

Kalteng Kerja Sama dengan Notherm Territory of Australia

Kalteng Kerja Sama dengan Notherm Territory of Australia

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) telah melakukan kerjasama dengan Notherm Territory of Australia, Rabu (11/10) di Ritz Carlton hotel Jakarta. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak dalam bidang ekonomi, perdagangan, pertanian, pendidikan, pertukaran pelajar, pariwisata, olahraga, pelatihan teknis di bidang kelautan dan pelatihan penanganan pengembangan sapi.

Dalam kesempatan itu, dilakukan penandatanganan kesepakatan Letter of Intent (LoI) antara pemerintah provinsi Kalteng yang dilakukan oleh Anggota DPR RI dari Kalteng, Hamdani dengan Gubernur Notherm Territory of Australia, Michael Patrick Francis Gunner.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hotikultura dan Peternakan melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan, Drh Chandra Rahmawan mengatakan, pihaknya melakukan kerjasama di bidang pelatihan dan pengembangan sapi. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Tanamaan Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Ir Sutrisno dan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Drh Chandra Rahmawan.

Menurutnya, dari kerjasama ini, pihaknya akan meminta bantuan dengan Australia terkait dengan pengembangan rens atau sarana prasarana dan membantu melatih petani dalam mengembangkan sapi. Sehingga menurut dia nanti akan dapat meningkatkan populasi sapi di Kalteng.

“Kita Inginnya Australia membantu dalam pengembangan rens atau infrastruktur peternakan sapi. Selain itu juga, kita minta support semuanya dari Australia dalam mengembangkan sapi di Kalteng. Kita melihat mereka sejauh ini telah berhasil dalam mengembangkan sapi di sana dan juga berpengalaman. Selain itu, kita juga melihat apakah nanti mereka hanya membantu rens, bibit dan lainya, ataukah bisa juga mereka berinvestasi di sini,” ungkap Chandra saat diwawancarai di ruang kerja nya, Selasa (17/10).

Selain itu, dia juga menambahkan, terkait dengan kelanjutan LOI yang telah disepakati. Untuk kelanjutan,  dalam waktu dekat pihaknya akan mengadakan pertemuan kembali dengan pemerintah Notherm Territory of Australia untuk memperjelas kerjasama sehingga akan menghasilkan kesepakatan yang akan dituangkan dalam Memorandum Of Understanding  (MoU).

“Setelah kesepakatan yang ada di dalam LOI, kelanjutannya akan ada pertemuan lagi untuk mempertajam kesepakatan yang akan menghasilkan MoU nantinya agar dapat melaksanakan kerjasama ini secepatnya,” jelasnya. (*kia/k/bud/iha)

 

SUMBER : PROKAL.CO

Alasan Diprioritaskannya RUU Perkelapasawitan oleh DPR RI

Alasan Diprioritaskannya RUU Perkelapasawitan oleh DPR RI

Badan Legislasi DPR RI memprioritaskan RUU Perkelapasawitan sebagai RUU Prioritas 2018. Baleg DPR RIpro aktif membahas RUU Perkelapasawitan. Pembahasan terakhir RUU ini di Baleg sudah dalam tahap harmonisasi.

Anggota Baleg DPR RI Hamdhani dari Partai Nasdem dapil Kalaimantan Tengah, mengatakan ada beberapa alasan utama pentingnya RUU Perkelapasawitan ini, yakni di bidang sosial ekonomi, ingin memastikan kesejahteraan petani.

Karena dalam RUU ini memprioritaskan PMDN. Sehingga ada serangkaian, insentif agar kelapa sawit menjadi maju;  meningkatkan profesionalitas seluruh sektor di kelapa sawit, dari hulu hingga hilir; dan di bidang Hukum, agar RUU Perkelapasawitan ini jadi jalan keluar terhadap carut marutnya perizinan.

Perkebunan kelapa sawit, di satu sisi memiliki manfaat secara nasional, misalnya sebagai komoditas paling produktif diantara komoditas lain, menyerap banyak tenaga kerja, serta menjadi komoditas andalan nasional.

Namun, di lain hal, perkebunan kelapa sawit kerap memberikan dampak buruk secara sosial atau lingkungan, ujar Hamdhani saat di Palangkaraya, Rabu (20/9/2017).

Hamdhani juga tidak setuju jika RUU ini dinilai overlaping dengan UU Perkebunan. Karena UU Perkebunan itu mengatur 127 komoditi. Sementara itu, UU ini mengatur khusus tentang kelapa sawit.

“Untuk menyelesaikan perkelapasawitan perlu sebuah UU yang sifatnya lex specialis. Karena sawit itu sudah memberikan kontribusi terhadap negara berupa devisa yang jumlahnya Rp 300 triliun per tahun atau sudah di atas penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi,” katanya.

Selain itu, sawit itu juga terbukti bisa mengatasi kesenjangan ekonomi masyarakat di Pulau Jawa dan luar Jawa.

Di sisi lain ada juga persoalan petani dan masyarakat adat yang perlu ditata ulang dan diatur karena banyaknya lahan milik masyarakat yang dihutankan kembali oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Provinsi Kalimantan Tengah ini.

“Selain banyak permasalahan lahan milik petani di Kalteng statusnya belum jelas. Di sisi lain, yang namanya sawit ini dihadapkan pada kompetitor Malaysia yang sudah punya UU yang lebih rijid, sedangkan pasar CPO dunia itu yang menguasai Indonesia. Kalau kita tidak segera bikin regulasi, maka tak menutup kemungkinan kita akan digeser Malaysia sehingga potensi penerimaan negara akan mengalami penurunan,” kata Hamdhani, yang juga Anggota Komisi IV DPR ini.

Selain itu, UU ini akan mengatur hulu-hilir perkelapasawitan nasional. “Termasuk pemerintah itu harus punya grand startegy atau roadmap sawit nasional,” pungkasnya.

 

SUMBER : TRIBUNNEWS.COM