Preloader logo

Mekanisme Seleksi Direksi dan Komisaris BUMN Harus Transparan

Mekanisme Seleksi Direksi dan Komisaris BUMN Harus Transparan

dpr.go.id – Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani menyampaikan dalam Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) yang sedang dalam pembahasan akan mengatur soal penempatan direksi dan komisaris BUMN melalui seleksi yang ketat. Sebab, pejabat yang menempati direksi diibaratkan nahkoda kapal besar bernama BUMN yang berdampak untung-ruginya perusahaan.

“Makanya, mekanisme seleksi harus transparan dan akuntabel, mulai ditelisik rekam jejak calon direksi dan calon komisaris BUMN oleh tim seleksi,” kata Hamdhani saat diskusi Forum Legislasi bertajuk ‘RUU BUMN, Mencegah BUMN Jadi ATM Jelang Pemilu 2019’ di Media Center, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Politisi dari Fraksi Partai Nasdem ini juga menjelaskan fraksinya akan menekankan bahwa saat pembahasan RUU BUMN ini, akan berusaha menghilangkan praktik-praktik korupsi dan nepotisme. “Jadi tidak ada keraguan lagi kita ingin menghindarkan nepotisme, korupsi, tindakan-tindakan yang tidak pantas yang merugikan keuangan negara,” tandas Hamdhani.

Dia pun menyanyangkan kondisi BUMN saat ini yang masih kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan swasta. Padahal menurutnya, kalau swasta kalau tidak ada dana harus pinjam ke bank, sedangkan BUMN ini masih disubsidi.

Politisi dapil Kalimantan Tengah itu mengatakan, sebanyak 147 perusahaan BUMN menjadi mitra kerja Komisi VI DPR RI. Hanya saja, kata Hamdhani, tidak semua BUMN memiliki keuntungan besar meski mendapat kucuran dana dari negara. “Toh faktanya masih saja merugi,” ujarnya.

Dalam diskusi ini juga disinggung soal kewajiban BUMN mengalokasikan dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan bagi pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dalam pembahasan RUU tersebut diarahkan agar BUMN membina dan mengarahkan UMKM. Dengan begitu, pola kemitraan menjadi kewajiban bagi BUMN. Lantas, besaran dana CSR yang diusulkan dalam RUU sebesar 5 persen dari total keuntungan bersih sebelum dipotong pajak. (eko/sf)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://hamdhani.com/wp-content/uploads/2018/02/hamdhani_bg.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}