LIHAT/DOWNLOAD NASKAH AMANDEMEN KOMPREHENSIF UUD 1945 ..>>GO>>
 
 
 
 

LAPORAN RESES
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAHREPUBLIK INDONESIA
H. HAMDHANI, SIP / B 82 PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
6 April 2012 s.d 7 Mei 2012

PENDAHULUAN

Menjadi anggota DPD RI merupakan amanah besar yang di berikan oleh rakyat, oleh karena itu bagi anggota DPD RI reses maupun kunjungan kerja merupakan salah satu bentuk tanggung jawab konstitusional, tanggungjawab moral dan tanggungjawab politik kepada masyarakat yang diwakili yang harus di jalankan secara maksimal. Sebagaimana kegiatan di daerah sebelumnya, pada masa reses kali ini juga di laksanakan kunjungan guna melihat kondisi lapangan dan bertemu secara langsung denganmasyarakat konstituen dan Pemerintah Daerah untuk menjaring, menampung, menyerap aspirasi masyrakat dan kemudian menindaklanjutinya.

KEGIATAN DAN CATATAN SELAMA RESES

Kegiatan I        : Meninjau perkebunan Kelapa sawit PT. SSS dan MMS (CBI Group)
Tempat            : Kecamatan Arut Selatan

  1. Pemerintah harus mendorong perkebunan untuk melaksanakan pembangun perkebunan yang berkelnjutan.
  2. Perlu adanya aturan yang mendorong agar pembangunan perkebunan di buat dengan system terintegrasi dengan produk dan peternakan agronomi seperti buah- buahan.
  3. Pola kemitraan antara perkebunan dan masyarakat saat ini masih dikeluhkan di Kalimantan Tengah, system plasma yang di bangun masih banyak yang belum mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. Pada sisi lain masyarakat di sekitar perkebunan masih banyak yang bergantung hanya sebagai buruh perkebunan yang secara ekonomis masih kurang.
  4. Di Kalteng masih banyak perkebunan yang belum mempunyai dampak/manfaat bagi masyarakat di sekitar kebun, tuntutan untuk adanya plasma maupun system kemitraan antara masyarakat dan perkebunan besar kelapa sawit mencuat.

Kegiatan II      : Pertemuan dengan Warga Pangkalan Lada/ eks petani Plasma lada
Tempat           : Kecamatan Pangkalan Lada Kotawaringin Barat

  1. Permasalahan masyarakat petani eks Plasma Lada yang terbelit utang / pinjaman kepada Negara akibat larinya Investor penanggung jawab Plasma Lada  di kecamatan Pangkalan Lada KOBAR masih belum selesai sampai saat ini,
  2. Permasalahan ini seharusnya menjadi perhatian yang serius, karena berdampak langsung pada masyarakat,
  3. Tidak selesainya masalah di Pangkalan Lada sangat menyulitkan masyarakat petani dalam hal ini terkait besarnya utang yang tertanggung dan tidak di pegangnya Sertifikat tanah oleh warga.

 

Kegiatan III      : Pertemuan dengan jajaran pemerintah Kabupaten Sukamara
Tempat            : Aula Kantor Bupati Kabupaten Sukamara

  1. Pemasukan daerah dari sektor perkebunan masih minim, dampak adanya perkebunan baru di rasakan pada penyerepan tenaga kerja dan penggerakan ekonomi daerah namun belum mampu memberikan dampak signifikan pada pemasukan kas daerah. Oleh karena itu perlu adanya dukungan peraturan/regulasi.
  2. Pemerintah daerah  saat ini masih terkonsentrasi pada penggunaan anggaran, namun tidak lebih focus pada sektor penerimaan keuangan daerah. Jika pendapatan daerah tinggi otomatis tingkat pelayanan pembangunan beserta dampaknya di rasakan oleh masyarakat.

Kegiatan IV      : Kunjungan pada projek APBN, Jembatan Se Jelai Sukamara
Tempat            : Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara

  1. Tahun ini kelanjutan pembangunan dan sekaligus perbaikan Jembatan Sei Jelai yang mengalami ambruk tahun 2011 lalu ditunda hingga tahun 2013 mendatang. Penundaan pembangunan ini menyiratkan bahwa penyerapan dana APBN di Sukamara terdapat kendala, yaitu di hentikannya anggaran pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Sukamara (KALTENG) dan Kabupaten Ketapang (KALBAR). Pembangunan jalan antar propinsi masuk dalam APBN, namun untuk tahun ini tidak terealisasi lagi.
  2. Terhubungnya infratruktur jalan antar propinsi di Kalimantan sangat di perlukan, dan harus menjadi prioritas pemerintah pusat, karena ini sangat berdampak luas baik ekonomi, maupun pembangunan dan pengembangan Pulau Kalimantan.
  3. Permasalahan pembangunan Jembatan sei Jelai di Sukamara adalah permasalahan antar dua propinsi Kalteng - Kalbar, sejauh ini Propinsi Kalteng sangat memprioritaskan terbukanya keterisolasian akses jalan antar kabupaten bakhan antar propinsi, namun dari Propinsi Kalbar masih kurang, oleh karenya perlu dukungan pemerintah pusat.

Kegiatan V       : Pertemuan penyerapan aspirasi dengan Warga Masyarakat
Tempat            : Kelurahan Jelai Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara

  1. Permasalahan masyarakat terkait dengan pengembangan UKM dan kemandirian ekonomi berbasis kerakyatan sangat di perlukan.
  2. Permasalahan akses dan kemudahan untuk mendapatkan dukungan pemerintah dalkam pengembangan UKM sangat di perlukan segera.
  3. Rendahnya kapasitas masyarakat dalam pengembangan hasil UKM masih harus menjadi perhaitian.
  4. Perlunya adanya regulasi untuk pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pengembangan sumberdaya produktif.
  5. Sangat di perlukan pengelolaan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta kehutanan secara profesional dan modern.
  6. Di perlukan adanya kebijakan nasinoal untuk meningkatkan produktifitas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta kehutanan rakyat.

Kegiatan VI      : Pertemuan dengan masyarakat  & siswa SMAN 1 Kotawaringin Lama
Tempat            : Halaman SMA Kotawaringin Lama

  1. Permasalahan efektifitas siswa  untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan masih sulit di lakukan di daerah.
  2. Saat ini pengajar dan siswa masih focus pada pencapaian goal  lulus Ujian, namun masih sedikit porsi dalam mengutamakan proses belajar mengajar.
  3. Permasalahan pemerataan sarana fisik pendidikan masih di rasakan kurang di daerah.
  4. Permaslahan peningkatan kualitas guru juga selayaknya menjadi perhatian, karena hal ini akan berpengaruh pada peningkatan kualitas prestasi siswa.

Kegiatan VII     :Petemuan dengan warga dan tokoh masyarakat di Bungur
Tempat           : kampung Bungur , kelurahan Kampung Baru Kecamatan Arut Selatan kabupaten Kotawaringin Barat

  1. Kampung Bungur merupakan unit pemukiman eks transmigrasi di Kecamatan Arut Selatan Kotawaringin Barat yang statusnya belum menjadi desa definitive, bahkan saat ini di masukan ke dalam wilayah administrasi Keluarahan  Kampung Baru.
  2. Banyak transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi terkait rendahnya pengembangandan pembangunan di kawasan transmigrasi.
  3. Adanya perhatian bagi kawasan eks transmigrasi di perlukan segera penanganannya, perlu adanya data kawasan eks transmigrasi yang belum mampu berkembang dengan baik, hal ini guna menunjang pemerataan pembangunan baik ekonomi maupun infrastruktur.
  4. Sangat di perlukan keterpaduan pembangunan dalam peningkatan kualitas lingkungan pada desa tradisional dan desa eks transmigrasi baik termasuk bantuan teknis perbaikan rumah.

Kegiatan VIII    : Penyerapan Aspirasi dan pertemuan dengan Masyarakat
Tempat            :  Kelurahan Madurejo Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat

  1. Sangat di harapkan adanya proses penyampaian informasi yang tepat bagi masyarakat,
  2. Keamanan daerah akibat dari stabilitas politik di daerah menjadikan masyarakat kurang tenang.
  3. Permasalahan  kepastian hukum RTRWP Kalteng cukup menyulitkan masyarakat dalam pengembangan perumahan danmendapatakan sertifikasi tanah.

Kegiatan IX      : Kunjungan dan meninjau Ujian Nasional
Tempat            : SMAN 1 Nangabulik Kabupaten Lamandau

Inti Permaslahan Sama dengan kegiatan VI

Kegiatan X       : Pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Lamandau
Tempat            : Aula Kantor Bupati Kabupaten Lamandau

  1. BPHTB di Lamandau dirasakan dilematis, hal ini terkait dengan besaran pajak yang di tetapkan, sebaiknya di lakukan cluster  sesuai kondisi perkembangan daerah.
  2. Permasalahan tata batas antar kabupaten masih menjadi masalah, yanitu antara Lamandau dan Sukamara. Hal ini  tentunya bukan hanya di dua daerah ini saja tetapi juga terdapat pada daerah lain di Kalteng bahkan di kawasan Indonesia lainnya.
  3. Permasalahan pengadaan alat kesehatan di Kabupaten Lamandau adalah masih belum jelasnya standar harganya.
  4. Moratorium CPNS di kabupaten Lamandau cukup merugikan, karena daerah masih memerlukan tenaga PNS, di sisi lain Kabupaten Lamandau masih siap jika ada rekrutmen PNS baru.
  5. Ketidakpastian RTRWP di Kalteng menyebabkan 18 desa di Kabupaten Lamandau masih masuk dalam kawasan Hutan, hal ini menyulitkan dalam pembangunan.
  6. Dalam sektor pertambangan saat ni di larang adanya sumbangan pihak ketiga, namum dana bagi hasil yang terima daerah masih di rasakan kecil.
  7. Dana Bagi Hasil Sektor perkebunan, Pemerintah Kabupaten Lamandau menganggap perlu adanya aturan terkait danabagi hasil dari sektor perkebunan.
  8. Permasalahan CSR sebaiknya ada aturan yang baku,tanggung jawab sosial perusahaan di satu daerah harus diatur sehingga lebih di rasakan manfaatnya.
  9. Pembangunan sarana perkantoran dan fasilitas penunjang kejaksaan dan pengadilan  sangat di perlukan oleh Kab Lamandau, saat ini Lamandau belum memiliki Kantor Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Selain itu jumlah pegawai yang mendukung kineja Kejaksaan dan Pengadilan di Lamadau masih kurang, saat ini pegawai Kejari Lamandau baru 6 Jaksa dan 5 Tata Usaha.
  10. Kendala lain di KabupatenLlamandau adalah masih belum adanya Rumah Tahanan dan kendaraan tahanan sebagai standar pengamanan.

Kegiatan XI      : 2nd Board of  Director Meeting JCI Senate ASEAN
Tempat            : Aula Kantor DPD RI Propinsi Kalimantan Tengah

  1. Perlunya integrasi pembagunansarana transportasi di Kalimantan dengan negara ASEAN baik jalan darat maupun penerbangan.
  2. Perlu adanya sinergitas pembangunan kawasan ekonomi yaitu pada kawasan antar negara yang saling berdekatan.
  3. Sangat di perlukan adanya pertukaran Informasi dan komukasi intense antar berbagai pihak dalam pengembangan iklim investasi kawasan ASEAN

Kegiatan XII       : Pertemuan dengan KADIN dan BPMD Propinsi  Kalteng, jajaran Kabupaten/kota Se Kalimantan Tengah beserta delegasi JCI Senate ASEAN.
Tempat             : Aula Kantor DPD RI Propinsi Kalimantan Tengah

  1. Permsalahan Investasi daerah sangat di perlukan penunjangnya, baik dari segi kebijakan maupun pembangunan infrstrukturnya.
  2. Informasi potensi daerah sebaiknya di komunikasikan secara intens dan berkelanjutan.
  3. Peningkatan kerjasama antar pelaku usaha dan antar pemerintah dalam lingkup penyediaan informasi beserta penanaman modal harus terus di perkuat.

Kegiatan XIII : kunjungan sekaligus penanaman pohon Bersama delegasi JCI Senate ASEAN di Kabupaten Kapuas
Tempat            : Kantor Bupati Kabupaten Kapuas.

  1. Perlu kerjasama yang lebih kuat dalam peningkatan kualitas lingkungan di KAWASAN ASEAN.
  2. PENUTUP

    Demikian laporan ini di sampaikan, untuk dapat di tindak lanjuti guna kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Jakarta,  7 Mei 2012

     

    HAMDHANI, SIP
    B-82

______________________________________

 

 

LAPORAN KEGIATAN DI DAERAH 
H. HAMDHANI, SIP ANGGOTA DPD RI DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Tanggal 17 Desember 2011 – 10 Januari 2012

 

I.    PENDAHULUAN

Kunjungan kerja ke daerah merupakan pelaksanaan amanat konstitusi bagi anggota DPD RI, Hal ini sesuai dengan amanah konstitusi, yaitu di sebutkan pada UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menegaskan bahwa anggota DPD mempunyai kewajiban yang harus dijalankan yang diantaranya adalah menampung, menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Laporan ini disususn dibuat berdasarkan kunjungan kerja di daerah pemilihan, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2011 – 10 Januari 2012. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan selama waktu di atas secara garis besar merupakan pertemuan- pertemuan dengan Pemerintah Daerah beserta masyarakat dalam rangka menyerap dan menghimpun  aspirasi masyarakat dan daerah, serta pengawasan sesuai dengan pembidangan alat kelengkapan masing- masing Anggota, sesuai dengan konstitusi.
Sesuai dengan ruang lingkup Komite IV yang membidangi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN); pajak; perimbangan keuangan pusat dan daerah; lembaga keuangan; dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah...........
...lanjut BACA >>> 

LAPORAN RESES
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
H. HAMDHANI, SIP / B 82 PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

16 Juli – 11 Agustus 2011

PENDAHULUAN

Menjadi anggota DPD RI merupakan amanah besar yang di berikan oleh rakyat, oleh karena itu bagi anggota DPD RI reses maupun kunjungan kerja merupakan salah satu bentuk tanggung jawab moral dan politik kepada masyarakat yang diwakili yang harus di jalankan secara maksimal. Kunjungan langsung meninjau kondisi lapangan dan bertemu secara langsung masyarakat dan konstituen untuk menjaring, menampung, menyerap dan kemudian menindaklanjuti aspirasi masyarakat.......... ...lanjut BACA >>>

.......RESES ANGGOTA DPD RI tonton Video >>>
Designed, developed and maintained by Robert Ginting@2011
Designed, developed and maintained by Robert Ginting@2011-2014 | Didesain, dikembangkan dan dikelola oleh Robert Ginting@2011-2014