KOMITE IV DPD RI KUNKER KE KATINGAN

Harian Umum Tabengan - 11 Juni 2011

Komite IV DPD RI yang membidangi pengawasan pelaksanaan anggaran dari APBN melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Katingan dalam rangka evaluasi dan pengawasan pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh daerah.

Dalam kunjungan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) ke Kabupaten Katingan, Bupati Katingan Duwel Rawing meminta segala permasalahan daerah dapat diperhatikan dan dicari solusinya serta diperjuangkan di tingkat pusat.

Dari 11 orang anggota DPD RI yang hadir hanya lima orang yakni Hamdani, R Ella M Giri Komala, Aryodhia, Riza dan Erma Suryani yang disambut langsung oleh Bupati Katingan Duwel Rawing didampingi Ketua DPRD Katingan Wiwin Susanto serta beberapa Kepala SKPD/Instansi Pemerintah Kabupaten Katingan di ruang Rapat Bupati, Jum'at (10/6).

Bupati Katingan Duwel Rawing dalam paparannya mengatakan, pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Katingan mengalami turun naik karena dari data Badan Pusat Statistik pada 2009 masih di bawah nasional 4,7. Ini sedikit tidak singkron dengan data angka kemiskinan yang juga turun.

“Kita masih banyak tergantung dengan Pusat untuk pendanaan, karena bila dihitung rata-rata persentase tahunnya hanya lima persen dari APBD, sehingga untuk dana perimbangan kita sudah Rp504 miliar lebih,” kata Duwel.

Kondisi ini, menurut Duwel, membuat Katingan masih tergantung Pemerintah Pusat. Satu hal yang selama ini dihadapi Pemkab Katingan, Dana Alokasi Khusus (DAK) masih perlu dana pendamping.

“Karena itu, untuk dana pendamping terpaksa selama ini digunakan dana DAU, bila ditutup dengan PAD maka tidak cukup,” kata Duwel.

Menurut Duwel, dana pendampingnya cukup tinggi dikarenakan perbandingan antara APBD dan jumlah penduduk  ada perbedaan angka yang cukup tinggi, akibatnya terjadi kapasitas fiskal yang tinggi sehingga dana pendamping juga semakin besar.

Selain itu, Duwel juga menitipkan pesan kepada DPD RI, terkait masalah revisi tata ruang yang saat ini menjadi kendala.

Sementara itu, selaku anggota DPD RI yang juga koordinator Wilayah Kalimantan Tengah Hamdani pada kesempatan ini mengatakan tujuan kunjungan kerja Komite IV DPD RI dalam rangka evaluasi dan pengawasan pelaksanaan APBN 2011, sehingga harus turun ke daerah terutama ke tiga provinsi yakni Kepulauan Belitung, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), karena DPD RI Komite IV ini tugasnya sebagai alat kelengkapan dewan daerah yang membidangi APBN dan perimbangan keuangan pusat dan perpajakan daerah.     

“Kunjungan kerja ini dalam bentuk tim yang dimaksudkan agar mendapat masukan dari pemerintah daerah tentang pengelolaan dana-dana yang ditransfer terutama realisasi penyerapan dana dari APBN,  sumber pendapatan asli daerah, sumber pinjaman daerah, dan dana cadangan serta pendapatan pajak daerah, serta retribusi daerah, sehingga kami ingin mengetahui apakah dana lokasi tersebut sudah ditransfer dan sesuai dengan apa yang direncanakan,” ungkap Hamdani.  

Menanggapi usulan Bupati Katingan tersebut mengatakan, pihaknya sangat menyambut baik masukan dan kendala serta usulan tentang permasalahan yang dihadapi termasuk masalah RTRWP.

Sedangkan permasalahan dalam pengadaan mekanisme APBN 2011 ini, merupakan masukan untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara, sehingga dari hasil kunjungan kerja ini akan dijadikan sebagai bahan untuk menyusun hasil pengawasan atas pelaksanaan anggaran APBN 2011 dan sebagai pertimbangan bagi DPR RI sebagai penyusunan anggaran di masa mendatang. c-sus

Sumber : HARIAN UMUM TABENGAN

KOMITE IV DPD RI KUNJUNGI KALTENG, TERKAIT PENGELOLAAN DANA DAERAH

Pengirim: Lilis Purwantoro Info Terbaru Rabu, 08 Juni 2011, 15:57

Komite IV DPD RI yang membidangi APBN, Perimbangan Keuangan Pusat Daerah berkunjung ke Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan pengawasan terkait penyerapan dana APBN Tahun 2009. Selain itu, juga meminta masukan dari Pemerintah daerah mengenai pengelolaan dana-dana yang ditransfer ke daerah. Ini sebagai upaya mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara sesuai dengan pokok aturan yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 dan UU di bidang keuangan negara......... ...lanjut BACA >>>

ANGGOTA DPD RI RESES KE MURA

10 Nov 2010 | Puruk Cahu, Pelita

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Wakil Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka re-sesnya ke para audiensinya di seluruh Kabupaten dan Kota di Kalteng.

Usai kunjungan ke Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, anggota DPD RI H Hamdani, H Ahmad Fauzi Basyim, Hj Permana Sari dan Pdt Rungas Binti ini, Selasa (9/11) mengunjungi Kabupaten Murung Raya (Mura).......... ...lanjut BACA >>>

   
 
 
Designed, developed and maintained by Robert Ginting@2011